0
Thursday 12 October 2017 - 09:35
AS dan Kesepakatan Nuklir Iran-P5+1:

Anggota Parlemen AS Mendukung Pemberlakuan Kesepakatan Nuklir Iran, Tidak Mengakhirinya

Story Code : 675968
Ed Royce, the Republican chairman of the House of Representatives Foreign Affairs Committee.jpg
Ed Royce, the Republican chairman of the House of Representatives Foreign Affairs Committee.jpg
"Secacat-cacatnya kesepakatan ini, saya yakin sekarang kita harus memberlakukannya," kata Ed Royce, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Republik, pada sebuah sidang di DPR pada hari Rabu (11/10).

Kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action / JCPOA), dicapai pada tahun 2015 antara Iran dan P5 + 1 (lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat - ditambah Jerman).

Royce, seperti setiap Republikan lain di Kongres AS, menentang kesepakatan nuklir yang dicapai selama masa pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, seorang Demokrat.

Namun beberapa rekan Obama dari Demokrat juga menentang kesepakatan tersebut, termasuk Perwakilan Eliot Engel, anggota kedua paling senior di Komite Urusan Luar Negeri DPR.

Engel, bagaimanapun, mengatakan pada persidangan bahwa membunuh kesepakatan tersebut akan menjadi "kesalahan besar," karena berada di tempat dan didukung oleh sekutu AS dan kekuatan lainnya.

"Kita perlu bekerja sama dengan sekutu dan mitra dalam agenda bersama yang meminta pertanggungjawaban rezim di Iran, tidak membagi Amerika dari teman terdekat kami di seluruh dunia," katanya.

Berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres pada tahun 2015, presiden harus memastikan kesepakatan tersebut setiap 90 hari. Batas waktu berikutnya adalah hari minggu.

Trump telah membuat penjelasan dua kali sebelumnya namun ada spekulasi bahwa dia akan membuat penjelasan lagi minggu ini.

Administrasi Trump, yang mengambil alih (kesepakatan) satu tahun setelah JCPOA mulai berlaku, telah berulang kali menyerang kesepakatan tersebut dan dengan putus asa mencari dalih untuk membatalkan atau melemahkan kesepakatan tersebut.

Selain itu, Trump berencana hendak menunjuk Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris. Pada hari Selasa (10/10), sebuah badan parlemen Iran mengatakan bahwa IRGC berhak untuk memperlakukan pasukan militer AS sebagai teroris jika Washington mem-blacklist pasukan elit tersebut.[IT/r]
Comment