NYT: Rencana Israel Pascaperang Gaza , Berbagi Kekuasaan dengan Negara-negara Arab dan AS

Karena kurangnya gencatan senjata di Gaza dan penolakan keras Benjamin Netanyahu terhadap pendirian negara Palestina, serta potensi serangan Zionis Israel di Rafah, Arab Saudi menganjurkan “rencana B” yang lebih kecil.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa aliansi Zionis Israel-AS dengan negara-negara normalisasi Arab akan melakukan apa yang disebut sebagai “pemimpin Gaza” untuk membangun kembali infrastruktur dan “menjaga ketenangan,” menurut publikasi tersebut.

Menurut sumber tersebut, setelah 7 hingga 10 tahun, warga Gaza diduga dapat memilih apakah akan bergabung dengan pemerintah Palestina yang bersatu, yang akan mengawasi Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Para penguasa Arab diduga menolak gagasan tersebut, menganggapnya tidak memadai karena tidak membuka jalan bagi negara Palestina.

Gagasan tersebut diperkirakan akan diusulkan oleh pendudukan Zionis Israel sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, yang dianggap sebagai mitra aliansi potensial dengan Mesir dan Uni Emirat Arab, menurut surat kabar tersebut. Namun, pihak berwenang Saudi khawatir gagasan tersebut akan ditolak oleh negara-negara Arab karena tidak menjamin berdirinya negara Palestina, menurut laporan.

Hal ini terjadi ketika The Guardian melaporkan bahwa AS dan Arab Saudi telah merumuskan serangkaian perjanjian mengenai keamanan dan pertukaran teknologi, yang awalnya dimaksudkan sebagai bagian dari resolusi Timur Tengah yang lebih besar yang mencakup Zionis “Israel” dan Palestina.

Karena kurangnya gencatan senjata di Gaza dan penolakan keras Benjamin Netanyahu terhadap pendirian negara Palestina, serta potensi serangan Zionis "Israel" terhadap Rafah, Arab Saudi menganjurkan "rencana B" yang lebih kecil dan tidak melibatkan Zionis "Israel". laporan itu menambahkan.

Berdasarkan usulan "rencana B" Riyadh, Zionis "Israel" akan menerima tawaran normalisasi hubungan diplomatik dengan Arab Saudi sebagai imbalan untuk menerima "solusi dua negara". Namun, penyelesaian perjanjian AS-Saudi tidak akan bergantung pada persetujuan dari pemerintah Netanyahu, sesuai dengan proposal alternatif.

Pada bulan Maret, Responsible Statecraft melaporkan bahwa beberapa dalang di balik invasi AS ke Irak sedang mempertimbangkan rencana untuk merekonstruksi dan “deradikalisasi” sisa populasi Gaza dan mempertahankan “kebebasan bertindak Zionis Israel.”

Trust juga memiliki kebebasan untuk “menyewa kontraktor keamanan swasta dengan reputasi baik di kalangan militer Barat,” yang akan berkolaborasi dengan pasukan pendudukan Zionis Israel (IOF).[IT/r]