Perdana Menteri Irak Tolak Pembubaran Hashd al-Shaabi

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi menolak mentah-mentah pembubaran Unit Mobilisasi Populer atau Hashd al-Shaabi.

Penolakan al-Abadi itu diutarakan pada Sabtu, 05/08/17, dan menegaskan bahwa Hashd al-Shaabi beroperasi di bawah pengawasan pemerintah, para ulama Irak dan diakui oleh negara, sehingga sangat jelas kelompok tersebut tidak akan dibubarkan.

Hashd al-Shaabi adalah kelompok pejuang terdiri dari muslim Syiah dan Sunni yang dibentuk atas fatwa Sayyid Ali Sistani untuk mengatasi munculnya kelompok Takfiri ISIS di Irak pada tahun 2014.

Hashd al-Shaabi terbukti memainkan peran penting dalam memperkuat serangan tentara Irak, yang terpaksa mundur ketika menghadapi serangan ISIS saat pertama kali ISIS menguasai Mosul dan sekitarnya.

Medio November lalu, parlemen Irak mengakui Hashd al-Shaabi sebagai kekuatan resmi dengan hak yang sama dengan tentara reguler.

Pasukan Hashd al-Shaabi sekarang ini aktif bekerja sama dengan pasukan Irak dalam operasi pembersihan ISIS seluruh negara.

Muqtada Sadr Pasca Sowan ke Saudi Arabia

Dalam sebuah pidato pada Jumat, 04/08/17, dihadapan ribuan pendukungnya di Baghdad, Muqtada Sadr mendesak al-Abadi untuk mengintegrasikan anggota-anggota Hashd al-Shaabi ke dalam tentara, atau menempatkan mereka di bawah kontrol pemerintah.

Sadr juga mendesak pihak berwenang Irak untuk melucuti persenjataan semua kelompok bersenjata.

Desakan Muqtada Sadr tersebut diutarakannya beberapa hari setelah dia sowan ke Arab Saudi bertemu dengan putra Mahkota kerajaan, Mohammed bin Salman.

Sementara itu, kantor Sadr dalam sebuah pernyataan menjelasakan, rezim Riyadh menyetujui kepada Baghdad sebesar $ 10 juta bentuk bantuan dan hibah untuk pembangunan negara Irak yang porak poranda. Tapi, sejauh ini belum jelas, apakah Sadr melakukan perjalanan ke Arab Saudi pekan lalu itu dalam kapasitas pemerintah.

Dari laman situs berita New Arab melaporkan, Saudi telah memberikan visa khusus kepada anggota kantor Sadr untuk ziarah haji tahun ini.[IT/R]