Dewan HAM PBB Akan Mempertimbangkan Seruan Penghentian Penjualan Senjata ke 'Israel'

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan membahas rancangan resolusi yang meminta diakhirinya pengiriman militer ke Zionis “Israel” pada hari Jumat.

Jika dokumen tersebut diterima, ini akan menjadi pertama kalinya dewan hak asasi manusia PBB bersuara mengenai perang terburuk di Gaza dalam sejarah.

Rancangan resolusi yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4) mengutuk “penggunaan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan di Gaza” dan menuntut pendudukan Zionis Israel “menjunjung tanggung jawab hukumnya untuk mencegah genosida”.

Pakistan mengusulkan rancangan resolusi tersebut atas nama 55 dari 56 negara anggota PBB di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), kecuali Albania.

Bolivia, Kuba, dan Misi Palestina di Jenewa semuanya ikut mensponsori dokumen tersebut.

Dokumen tersebut meminta agar Zionis “Israel” menghentikan pendudukannya di wilayah Palestina dan “segera mencabut blokade terhadap Jalur Gaza dan segala bentuk hukuman kolektif lainnya.”

Resolusi tersebut "menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan penjualan, transfer, dan pengalihan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya ke Zionis Israel... untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum kemanusiaan internasional dan pelanggaran serta penyalahgunaan hak asasi manusia."

Proposal tersebut “mengecam penggunaan senjata peledak yang memiliki dampak luas di wilayah berpenduduk di Gaza,” serta penggunaan kecerdasan buatan yang membantu berkontribusi terhadap kejahatan internasional.

Mereka mendesak pemerintah-pemerintah untuk menjamin bahwa UNRWA, organisasi PBB untuk pengungsi Palestina, menerima dana yang cukup dan meminta agar Zionis 'Israel' menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina.

Resolusi ini juga menyarankan agar tidak menyamakan kritik apa pun terhadap pendudukan dengan anti-Semitisme dan menuntut gencatan senjata segera dan akses mendesak terhadap bantuan kemanusiaan.[IT/r]