Tangan Al Khalifa Bahrain Berlumuran Darah Rakyat Yaman

Pekan lalu, Bahrain menuduh gerakan perlawanan Ansarullah menyerang posisi pasukan Bahrain yang berpartisipasi dalam invasi pimpinan Saudi ke Yaman dengan drone, yang menyebabkan kematian 3 orang, termasuk seorang perwira tinggi. Dengan adanya laporan kematian pada hari Sabtu, jumlah personel tentara Bahrain yang tewas dalam seminggu di Yaman mencapai 4 orang.

Setelah klaim ini, kantor berita Sputnik, mengutip sumber keamanan di National Salvation Government (NSG) Yaman, melaporkan bahwa Sana'a tidak berperan dalam dugaan serangan ini, dan ada kemungkinan bahwa selama negosiasi Yaman dengan Arab Saudi, pihak ketiga seperti AS atau negara Arab lainnya melakukan serangan tersebut untuk merusak perundingan.

Selama satu dekade terakhir, Bahrain telah menunjukkan kepatuhannya terhadap perintah Arab Saudi dalam kebijakan luar negerinya dan mengikuti setiap tindakan Riyadh di kawasan. Ketika Arab Saudi mengobarkan perang di Yaman, Bahrain segera mendukung koalisi pimpinan Saudi dan mempublikasikan posisi resmi dan politik mengenai pentingnya kampanye militer melawan Ansarullah sejak jam-jam pertama Operasi Badai Penentu.

Kantor berita resmi Bahrain, mengutip sumber resmi di militer Bahrain, melaporkan bahwa satu skuadron yang terdiri dari 12 pesawat tempur milik Angkatan Udara Kerajaan Bahrain berpartisipasi dalam kampanye Saudi di Yaman. Sumber Bahrain ini mengatakan bahwa ini adalah “komitmen terhadap upaya kolektif” untuk menjaga keamanan nasional negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (Persia). Meskipun tidak ada angka mengenai jumlah pasukan Bahrain yang berpartisipasi dalam perang Yaman yang dipublikasikan, dokumen dari perang selama 9 tahun menunjukkan bahwa Bahrain mengerahkan ratusan tentara dan perwira untuk berperang bersama pasukan dan tentara bayaran UEA dan Saudi.

Selain itu, pada bulan Oktober 2015, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa melaporkan partisipasi dua putranya, Naser dan Khaled, dalam misi dua koalisi Arab. Gambar yang diterbitkan oleh kantor berita negara tersebut menunjukkan mereka berada di medan pertempuran.

Setelah dimulainya perang di Yaman, Ahmad bin Ibrahim Al-Molla, ketua parlemen Bahrain, mengklaim bahwa Operasi Badai Penentu adalah “tanggapan yang tegas terhadap Houtsi yang telah bertindak melawan legitimasi militer dan politik Yaman dan pesan yang jelas terhadap pendudukan Iran dan rencana ekspansionis serta campur tangan dalam urusan Yaman.”

Penguasa Bahrain selalu memandang perang Yaman seperti perang mereka sendiri dan oleh karena itu mereka memandang tentara bayaran yang dikirim ke Yaman sebagai pejuang tanah air. Putra raja Bahrain, Naser, pada bulan Agustus 2015 dalam kunjungannya ke tentara yang terluka dalam pertempuran tersebut mengatakan bahwa sebagai balas dendam atas kematian tentara Yaman, lima warga Yaman harus dibunuh. Pada bulan Agustus 2017, ia mengadakan upacara penyambutan yang megah bagi pasukan yang pulang dari garis depan Yaman.

Ketundukan Al Khalifa kepada Saudi terjadi ketika beberapa negara koalisi termasuk Mesir, Yordania, dan Pakistan, dan bahkan UEA menjauhkan diri dari pertempuran setelah kegagalan koalisi mencapai tujuannya. Namun Bahrain masih mendukung Saudi dan belum berniat keluar dari Yaman.


Al Khalifa membalas budi Saudi
Al Khalifa mendapatkan tahtanya berkat dukungan militer Saudi pada tahun 2011, tahun dimana Riyadh mengirim ribuan pasukan ke Bahrain di bawah Pasukan Perisai Semenanjung untuk memadamkan revolusi rakyat di kerajaan kecil di Teluk Persia. Jadi, setelah ketenangan relatif pulih, Bahrain mencoba membalas budi tuan Saudi dengan berpartisipasi dalam perang. Kantor berita resmi Bahrain mengutip kementerian pertahanan, pengerahan dukungan militer ke Yaman berada dalam perjanjian Peninsula Shield.

Peninsula Shield dimaksudkan untuk mencegah dan menanggapi agresi militer terhadap masing-masing negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Persia), dan dalam perang Yaman, negara-negara Arab di kawasan tersebut menyatakan naiknya kekuasaan Ansarullah sebagai ancaman terhadap keamanan mereka, dan dengan alasan ini, mereka mengobarkan perang kejam melawan Yaman.

Negara ini sejauh ini menderita kerugian besar dalam perang melawan Yaman. Meskipun tidak ada angka pasti mengenai kerugian manusia dan finansial yang mereka alami, menurut laporan, pada bulan Agustus 2015, setelah serangan rudal terhadap pangkalan militer di provinsi Ma'rib, 4 tentara Bahrain dan 45 tentara Emirat tewas. Juga, sebuah jet tempur Bahrain pada tanggal 30 Desember tahun yang sama ditembak jatuh di Yaman.


Rakyat Bahrain mendukung rakyat Yaman
Sebagaimana Al-Khalifa mendukung agresi Saudi yang membunuh warga Yaman, rakyat Bahrain juga mendukung negara tertindas Yaman dan dalam beberapa tahun terakhir telah berulang kali menyatakan kemarahan mereka atas kejahatan Saudi dan sekutu mereka di Yaman. Masyarakat Bahrain, yang telah berjuang melawan Al-Khalifa selama 12 tahun, menggunakan setiap kesempatan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan rezim ini, tidak terkecuali perang di Yaman.

Sejak hari pertama perang, warga Bahrain turun ke jalan dan memprotes agresi tersebut. Unjuk rasa berlanjut selama beberapa hari berturut-turut. Pada saat itu, halaman Twitter putra raja, Khaled, diretas dan para peretas memposting, “Piknik sudah selesai. Ya Tuhan, tolong berikan kemenangan kepada Yaman atas musuh dan penjajahnya.”

Gerakan Haq Bahrain pada saat itu menegaskan perlunya memecah keheningan dengan memperluas protes yang mengutuk agresi Saudi dan Amerika terhadap Yaman. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh oposisi Bahrain mengutuk partisipasi rezim Al-Khalifa dalam koalisi melawan Yaman dan mengatakan bahwa rezim ini sendiri tidak memiliki legitimasi.

Selain itu, ribuan warga Bahrain pada Januari 2021 memprotes perang dan pengepungan terhadap rakyat Yaman serta menyoroti hak rakyat Yaman untuk mempertahankan diri dan kedaulatan negaranya. Pada bulan Oktober 2021, sejumlah besar warga Bahrain menyatakan penolakan mereka terhadap perang melawan Yaman dalam sebuah demonstrasi meskipun ada tindakan keras dari penguasa mereka.

Selama tiga tahun terakhir, warga Bahrain berulang kali mengadakan demonstrasi untuk mengutuk normalisasi hubungan dengan rezim Israel. Mereka terus melakukan protes meskipun ada tindakan keras dari pemerintah. Sebagai salah satu rezim yang paling lalim di dunia, rezim Al Khalifa termasuk yang terendah dalam peringkat organisasi hak asasi manusia dalam hal standar global, sehingga menuai kritik dari PBB dan kelompok hak asasi manusia Barat.

Menurut angka tersebut, penjara Al Khalifa menampung lebih dari 5.000 tahanan politik, dengan kondisi lebih dari 2.000 di antaranya dilaporkan menyedihkan dan ratusan lainnya ditahan tanpa tuduhan atau tuduhan apa pun. Menurut laporan yang baru-baru ini diterbitkan oleh aktivis dan organisasi hak asasi manusia, sejumlah besar tahanan politik Bahrain yang berada di bawah tekanan psikologis telah jatuh sakit dan menghadapi kematian perlahan. Pemberian makanan dan pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar para narapidana. Namun, para tahanan Bahrain yang satu-satunya kesalahannya adalah menentang kediktatoran tidak mendapatkan layanan dasar, hal ini bertentangan dengan prinsip dan konvensi yang melindungi hak-hak tahanan.[IT/Alwaght/AR]