Hamas Mempertimbangkan untuk Menghentikan Perundingan di tengah Ancaman Invasi Rafah

Sumber Perlawanan Palestina memberitahu Al Mayadeen bahwa ancaman invasi Rafah tidak akan mempengaruhi pendekatan Hamas dalam negosiasi.

Perkembangan ini mengikuti artikel New York Times, yang memuat komentar dari seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, yang menunjukkan bahwa kesepakatan yang terikat mungkin akan segera terjadi pada hari Sabtu (4/5). Namun situasi berubah ketika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa tidak akan ada kesepakatan yang akan mengakhiri perang di Gaza, yang kemudian berujung pada sikap lebih keras dari Hamas.

Perlu dicatat bahwa kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh menyatakan pada hari Minggu (5/5) bahwa diakhirinya agresi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina adalah prasyarat yang “penting dan rasional” untuk mencapai kesepakatan yang dimediasi antara Perlawanan Palestina dan rezim Zionis Israel.

Sementara “Israel” bersiap untuk melakukan invasi besar-besaran ke Rafah, UNRWA menegaskan kembali peringatannya mengenai konsekuensi serius dari tindakan ini di tengah banyaknya korban sipil dan krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan.

UNRWA memperingatkan pada hari Senin bahwa invasi Zionis Israel ke Rafah akan mengakibatkan peningkatan penderitaan dan korban jiwa warga sipil, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi 1,4 juta orang yang berlindung di wilayah tersebut.

Meski terdapat potensi risiko, UNRWA menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kehadirannya di Gaza selama mungkin. Badan tersebut menegaskan bahwa mereka akan terus memberikan bantuan kemanusiaan yang penting kepada penduduk di wilayah tersebut.

Mesir membantah penutupan penyeberangan Rafah
Dalam perkembangan terakhir, sumber senior Mesir membantah klaim penutupan perbatasan Rafah. Sumber tersebut, berbicara pada hari Senin (6/5), menegaskan bahwa penyeberangan Rafah berfungsi normal, memfasilitasi aliran bantuan yang berkelanjutan ke Jalur Gaza.

Berbicara kepada saluran TV Al-Qahira Al-Youm, sumber tersebut menampik laporan yang beredar oleh media tertentu yang menyebutkan penutupan perbatasan Rafah.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry sebelumnya mengutuk penerapan blokade dan hukuman kolektif yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Dia menyoroti hambatan ilegal yang menghambat pengiriman bantuan yang aman dan cepat ke wilayah tersebut.

Shoukry menekankan pentingnya penerapan Resolusi Dewan Keamanan 2720 dan mengadvokasi pembentukan mekanisme PBB di Gaza untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan segera dan tanpa syarat di wilayah tersebut.[IT/r]