Undangan Menulis Makalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pecinta Ahli Bait (as) dan Masalah TakfiriPrabowo Subianto Blunder, Sebut Pengiriman Bantuan ke Rohingya adalah PencitraanZarif: Tehran Siap Bekerjasama dengan Riyadh untuk Atasi Masalah MusliminMantan Pejabat Keamanan Israel: Assad Sebagai Pemenang di SuriahDari Pencaplokan Sampai Kekalahan Demi Kekalahan ISIS di Suriah dan IrakFilipina Gandeng Kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) Perangi ISIS di MarawiUpdate: Tentara Suriah Lancarkan Operasi Besar di Barat Laut Deir EzzorPutin: Situasi di Suriah Berubah, Tapi Teroris Masih EksisPBB: Konsekuensi Tindakan Militer Atas Korut Terlalu MengerikanIran Ucapkan Selamat atas Kemenangan Tentara Suriah di Deir Ez-Zoor
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan register.
 
 
Tanggal Berita : Sunday 3 September 2017 - 15:12
Share/Save/Bookmark
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Gusar dengan Kepastian Kontrak Freeport
Logo Partai Gerindra
 
Logo Partai Gerindra
 
Islam Times - Hari mengaku curiga dengan keengganan Freeport melepas saham divestasi 51 persen sahamnya di tahun 2017 ini, sesuai dengan Undang-Undang Minerba.
 
Keinginan pemerintah memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai 2041 mulai memantik gusar. Salah satunya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski pemerintah kelak bisa mendapatkan 51 persen saham Freeport Indonesia serta mendapatkan pajak yang lebih besar, DPR minta agar pemerintah memastikan semua janji-janji perusahaan ini, semisal membangun pabrik pemurnian tembaga dan emas atawa smelter.

"Kesepakatan antara pemerintah dan Freeport kemarin masih semu, belum ada kepastian negosiasi," ujar Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Hari Purnomo.

Hari mengaku curiga dengan keengganan Freeport melepas saham divestasi 51 persen sahamnya di tahun 2017 ini, sesuai dengan Undang-Undang Minerba.

Sebaliknya, deal awal antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta CEO Freeport Mc Moran menyebut, pelepasan 51 persen saham Freeport baru akan terjadi di 2021, yakni 5 tahun pasca perubahan kontrak karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus alias IUPK).

"Ini bertentangan dengan Undang-Undang Minerba No. 04/2009," kata dia.

Pasalnya UU Minerba berikut aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 01/2017 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba, divestasi saham Freeport harusnya mulai dilakukan tahun 2016.

"Jadi kesepakatan final harus sesuai dengan amanat UU Minerba. Deal sekarang jauh, bahkan bisa gagal," tegasnya.

Syaikul Islam Ali, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai PKB mendukung Indonesia menasionalisasi Freeport.

Tetapi, kesepakatan divestasi 51 persen tanpa adanya nilai valuasi saham hanya omong kosong dan masih mentah. Kesepakatan divestasi harus satu paket dengan valuasi, ujarnya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha bilang, kesepakatan itu harus jadi momentum memperkuat posisi tawar Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tetap harus tegas, dan Freeport Indonesia harus tunduk hasil negosiasi tersebut," terangnya. [IT/Kompas]
 
Kode: 666189