Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Soft War Amerika SerikatTerimakasih Donald Trump Kepada Raja Era DinosaurusMohammad Javad Zarif: Trump Serang Iran untuk Dapatkan "Susu" SaudiKoran Kuwait: AS Tidak Mendukung Perang Israel Melawan HizbullahKota Homs Berada di Bawah Kendali Pemerintah Suriah Sejak 2011Tentara Suriah Tembak Jatuh Tiga Drone AS di Utara LatakiaBom Bunuh Diri ISIS Hantam Pangkalan Militer Ahrar al-Sham, 50 TewasDua Anggota ISIS Tewas Saat Berencana Serang Kongres Partai ErdoganKunjungan Trump ke Saudi, untuk Tutupi Skandal RussiagateHashd Shaabi Kepung Benteng ISIS Qayrawan di Barat Laut Nineveh
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan register.
 
 
Tanggal Berita : Wednesday 11 January 2017 - 09:56
Share/Save/Bookmark
Perusahaan Tambang Asing Wajib Divestasi 51 Persen
Tambang Tembagapura (kpa.or.id)
 
Tambang Tembagapura (kpa.or.id)
 
Islam Times - "Divestasi bagi investasi asing yang melakukan investasi di bidang pertambangan dalam bentuk apapun juga itu harus dilakukan. Sebisa mungkin divestasinya mencapai 51 persen. Ini bukan nasionalisasi tetapi divestasi ini perlu karena sudah diperjanjikan,"
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, ada enam arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas (ratas) Selasa sore (10/1/2017).

Arahan tersebut menjadi pegangan dalam melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba).

Salah satu arahan dari Jokowi yaitu mengenai kewajiban divestasi.

"Divestasi bagi investasi asing yang melakukan investasi di bidang pertambangan dalam bentuk apapun juga itu harus dilakukan. Sebisa mungkin divestasinya mencapai 51 persen. Ini bukan nasionalisasi tetapi divestasi ini perlu karena sudah diperjanjikan," kata Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa malam (10/01/17).

Kewajiban divestasi maksimal ini ditekankan oleh pemerintah agar Indonesia memiliki penguasaan yang lebih baik atas kekayaan alam.

Kemakmuran Rakyat

Selain arahan soal divestasi perusahaan tambang, Jonan melanjutkan, Presiden Jokowi juga menekankan agar pelaksanaan kegiatan pertambangan minerba memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Mantan Menteri Perhubungan itu menambahkan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan dalam merevisi PP 23/2010 harus dipertimbangkan pula peningkatan penerimaan negara. Deregulasi pelaksanaan kegiatan pertambangan minerba juga harus mempertimbangkan terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Jangan sampai ada kegiatan pertambangan mineral yang tutup atau tidak melakukan hilirisasi. Sehingga menyebabkan kesempatan kerja yang sudah ada malah berkurang. Padahal harapan pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja," kata Jonan.

Presiden Jokowi, kata Jonan, juga memberikan arahan agar revisi ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi daerah maupun nasional.

Terakhir, revisi ini diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. [IT/Kompas]
 
Kode: 598998