Serangan Bom Pinggir Jalan al-Houthi Hancurkan Truk Militer Saudi ArabiaTiga Perempuan Pelaku Bom Bunuh Diri Boko Haram Tewaskan 28 Orang di NigeriaPerbatasan Arab Saudi dan Irak akan Dibuka Setelah 27 Tahun DitutupTentara Suriah Gagalkan Serangan Ha'yat Tahrir al-Sham di Tenggara HamaPesawat N219 Buatan Dalam Negeri akan Uji Terbang di BandungBanyak Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Gabung ke NKRIBreaking News: Free Syrian Army (FSA) Tangkap Pilot SuriahSatu Warga Irak Selamatkan Ratusan Naskah Manuskrip Kuno dari Penjarahan ISISHPI Iran Peringati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72Akibat Serangan Saudi, 16 Juta Penduduk Yaman Terancam Kelaparan dan Kolera
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan register.
 
 
Tanggal Berita : Wednesday 11 January 2017 - 09:56
Share/Save/Bookmark
Perusahaan Tambang Asing Wajib Divestasi 51 Persen
Tambang Tembagapura (kpa.or.id)
 
Tambang Tembagapura (kpa.or.id)
 
Islam Times - "Divestasi bagi investasi asing yang melakukan investasi di bidang pertambangan dalam bentuk apapun juga itu harus dilakukan. Sebisa mungkin divestasinya mencapai 51 persen. Ini bukan nasionalisasi tetapi divestasi ini perlu karena sudah diperjanjikan,"
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, ada enam arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas (ratas) Selasa sore (10/1/2017).

Arahan tersebut menjadi pegangan dalam melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba).

Salah satu arahan dari Jokowi yaitu mengenai kewajiban divestasi.

"Divestasi bagi investasi asing yang melakukan investasi di bidang pertambangan dalam bentuk apapun juga itu harus dilakukan. Sebisa mungkin divestasinya mencapai 51 persen. Ini bukan nasionalisasi tetapi divestasi ini perlu karena sudah diperjanjikan," kata Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa malam (10/01/17).

Kewajiban divestasi maksimal ini ditekankan oleh pemerintah agar Indonesia memiliki penguasaan yang lebih baik atas kekayaan alam.

Kemakmuran Rakyat

Selain arahan soal divestasi perusahaan tambang, Jonan melanjutkan, Presiden Jokowi juga menekankan agar pelaksanaan kegiatan pertambangan minerba memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Mantan Menteri Perhubungan itu menambahkan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan dalam merevisi PP 23/2010 harus dipertimbangkan pula peningkatan penerimaan negara. Deregulasi pelaksanaan kegiatan pertambangan minerba juga harus mempertimbangkan terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Jangan sampai ada kegiatan pertambangan mineral yang tutup atau tidak melakukan hilirisasi. Sehingga menyebabkan kesempatan kerja yang sudah ada malah berkurang. Padahal harapan pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja," kata Jonan.

Presiden Jokowi, kata Jonan, juga memberikan arahan agar revisi ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi daerah maupun nasional.

Terakhir, revisi ini diharapkan dapat mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. [IT/Kompas]
 
Kode: 598998