Jet Rusia Bombardir Bandara Idlib yang Dikunjungi Tentara TurkiFSA Dukungan Turki Kuasai Wilayah dari YPGKomandan Tinggi Hay'at Tahrir al-Sham TewasDiduga Salinan Drone RQ-170 Milik Iran Ditangkap oleh IsraelIntelijen Irak: al-Baghdadi Terluka parah dan LumpuhImam Ali Khamenei: Muslim Sunni dan Syiah Bersatu Melawan MusuhAyatullah Hashemi Shahroudi: Kecintaan pada Ahli Bait Milik Semua MusliminAli Akbar Velayati Membuka KTT Pecinta Ahli Bait dan TakfiriTentara Suriah Terus Raih Kemenangan di Deir EzzorTentara Irak Ambil Alih Pos Perbatasan Suriah dari Peshmerga
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan register.
 
 
Tanggal Berita : Sunday 29 May 2016 - 21:35
Share/Save/Bookmark
Raja Yordania Bubarkan Parlemen dan Tunjuk Perdana Menteri Sementara
Raja Abdollah (Detik)
 
Raja Abdollah (Detik)
 
Islam Times - Kerajaan telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ensour, proses yang biasa ditempuh berdasarkan undang-undang dasar, sebelum ia menunjuk pemimpin sementara pemerintahan.
 
Raja Yordania, Abdullah, menunjuk politisi veteran Hani Mulqi sebagai perdana menteri setelah ia membubarkan parlemen melalui keputusan kerajaan, Minggu.

Abdullah menugaskan Hani Mulqi untuk melaksanakan pemilihan baru pada Oktober mendatang, lapor Reuters.

Kerajaan telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ensour, proses yang biasa ditempuh berdasarkan undang-undang dasar, sebelum ia menunjuk pemimpin sementara pemerintahan.

Berdasarkan UUD, pemilihan harus dilangsungkan dalam waktu empat bulan dan setelah dewan perwakilan rakyat mengesahkan amandemen UU Pemilu pada Maret.

Sumber-sumber pada pemerintahan serta para analis politik mengatakan tampaknya akan lebih banyak kandidat dari partai-partai politik yang mengincar suara dukungan melalui ikatan kesukuan serta kekeluargaan.

Lawan politik utama pemerintah Yordania datang dari gerakan Persaudaraan Muslim, yang kegiatan-kegiatannya semakin dikekang. Pengekangan itu membuat hanya sebagian besar partai prokerajaan dan sejumlah sosok Islamis serta politisi independen yang berkompetisi dalam pemilihan, kata sumber-sumber itu.

Pada 2011, di bawah tekanan aksi unjuk rasa yang meluas di jazirah Arab, parlemen Yordania menyetujui perubahan undang-undang yang membuat sejumlah kekuasaan kerajaan berpindah kepada parlemen.

Para pengulas politik mengatakan para anggota parlemen dari kalangan suku, yang mendominasi kursi parlemen, menolak perubahan. Mereka menganggap perubahan itu merongrong pengaruh mereka dan mempertahankan sistem yang jarang menguntungkan daerah-daerah para suku, yang mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan bantuan kerajaan. [IT/Antara]


 
Kode: 541995