Serangan Bom Pinggir Jalan al-Houthi Hancurkan Truk Militer Saudi ArabiaTiga Perempuan Pelaku Bom Bunuh Diri Boko Haram Tewaskan 28 Orang di NigeriaPerbatasan Arab Saudi dan Irak akan Dibuka Setelah 27 Tahun DitutupTentara Suriah Gagalkan Serangan Ha'yat Tahrir al-Sham di Tenggara HamaPesawat N219 Buatan Dalam Negeri akan Uji Terbang di BandungBanyak Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Gabung ke NKRIBreaking News: Free Syrian Army (FSA) Tangkap Pilot SuriahSatu Warga Irak Selamatkan Ratusan Naskah Manuskrip Kuno dari Penjarahan ISISHPI Iran Peringati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72Akibat Serangan Saudi, 16 Juta Penduduk Yaman Terancam Kelaparan dan Kolera
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan register.
 
 
Tanggal Berita : Sunday 29 May 2016 - 21:35
Share/Save/Bookmark
Raja Yordania Bubarkan Parlemen dan Tunjuk Perdana Menteri Sementara
Raja Abdollah (Detik)
 
Raja Abdollah (Detik)
 
Islam Times - Kerajaan telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ensour, proses yang biasa ditempuh berdasarkan undang-undang dasar, sebelum ia menunjuk pemimpin sementara pemerintahan.
 
Raja Yordania, Abdullah, menunjuk politisi veteran Hani Mulqi sebagai perdana menteri setelah ia membubarkan parlemen melalui keputusan kerajaan, Minggu.

Abdullah menugaskan Hani Mulqi untuk melaksanakan pemilihan baru pada Oktober mendatang, lapor Reuters.

Kerajaan telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ensour, proses yang biasa ditempuh berdasarkan undang-undang dasar, sebelum ia menunjuk pemimpin sementara pemerintahan.

Berdasarkan UUD, pemilihan harus dilangsungkan dalam waktu empat bulan dan setelah dewan perwakilan rakyat mengesahkan amandemen UU Pemilu pada Maret.

Sumber-sumber pada pemerintahan serta para analis politik mengatakan tampaknya akan lebih banyak kandidat dari partai-partai politik yang mengincar suara dukungan melalui ikatan kesukuan serta kekeluargaan.

Lawan politik utama pemerintah Yordania datang dari gerakan Persaudaraan Muslim, yang kegiatan-kegiatannya semakin dikekang. Pengekangan itu membuat hanya sebagian besar partai prokerajaan dan sejumlah sosok Islamis serta politisi independen yang berkompetisi dalam pemilihan, kata sumber-sumber itu.

Pada 2011, di bawah tekanan aksi unjuk rasa yang meluas di jazirah Arab, parlemen Yordania menyetujui perubahan undang-undang yang membuat sejumlah kekuasaan kerajaan berpindah kepada parlemen.

Para pengulas politik mengatakan para anggota parlemen dari kalangan suku, yang mendominasi kursi parlemen, menolak perubahan. Mereka menganggap perubahan itu merongrong pengaruh mereka dan mempertahankan sistem yang jarang menguntungkan daerah-daerah para suku, yang mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan bantuan kerajaan. [IT/Antara]


 
Kode: 541995